good governance menurut undp. Definisi good governance menurut World Bank lebih fokus kepada pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi, sedangkan UNDP menekankan aspek politik, ekonomi, dan administratif. good governance menurut undp

6) Memperhatikan kesetaraan. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintah. Indonesia (MTI) ada sembilan macam sebagai berikut. Across the globe, the rapid spread of information technology combined with grassroots movements for transparency, accountability, and citizen empowerment has created a transformational opportunity for. Karakteristik Good Governance. bahwa good governance merupakan pembaruan pemikiran tentang sektor publik, struktur administrasi dan politik Negara-negara berkembang (Uddi n & Joya 2007: 7). Menurut Effendi dalam Azhri (2009 : 187) Good Governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipasi, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua pemerintahan. Menurut World Bank, good gevernance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan. 1. B. Menurut United national development program( UNDP) good governance merupakan suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta dan masyarakat. istilah governance menunjukan suatu proses dimana. Good Governance sendiri mengacu ke dalam beberapa hal,. Economic governance (kesejahteraan rakyat) 2. (Prio, 2022) Salah satu. Karakteristik dasar good governance Ada 3 dasar Karakteristik dasar good governance kepemerintahan yang baik menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima prinsip yaitu: a) Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan b. Mempunyai pandangan jauh kedepan ( visionary) 2. Ciri atau karakteristik dari good governance menurut UNDP sebagai berikut. UNDP mengajukan 9 karakteristik good governance sebagai berikut: 1. Good Governance menurut UNDP (Sedarmayanti:2017) yaitu: 1. Menurut Quadrat (2009) dan Prasetijo (2009), dalam good governance terdapat tiga pilar yang penting, yaitu kesejahteraan. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Governance dikatakan baik (good atau sound) apabila sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara. Good Governance dan Clean Government dalam Implementasinya di Propinsi Kalimantan Tengah; Seminar Nasional Pergeseran Paradigma Kepemerintahan Dari Government ke Governance: Teori dan Praktek. Menurut Bank Dunia (World Bank). Semua insan KPK pada hakekatnya merupakan penyuluh antikorupsi karena membawa beban integritas lembaga kapanpun dan dimanapun berada, karena masyarakat tidak melihat dari direktorat mana, yang dilihat hanya insan KPK. Dalam memahami pengertian good governance, Sedulur dapat menyimak beberapa pendapat ahli berikut ini. 6) Memperhatikan. konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu. Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Penelitian yang dilakukan oleh (Rohman et al. Good governance adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor. (2000), Bappenas (2003), UNDP dalam Mardiasmo 2009)). 8 UNDP dalam workshopnya menyimpulkan bahwa “that good governance system are participatory, implying that all members of governance institution Dalam rumusan prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme pada tahun 1997, penegakkan hukum memiliki arti yaitu sebuah rangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dipatuhi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini berfungsi sebagai indikator atau tolak ukur kinerja pemerintah. Untuk memahami good governance diperlukan pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Buku ini menjelaskan konsep good governance dan menjelaskan ciri-ciri pelayanan publlik yang mencerminkan praktik governance yang baik. Menerapkan. Daya. Hubungan antara sektor dapat dilihat pada gambar dibawah ini. dari good governance, yakni accountability, participation, predictability, dan transparancy. Dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)PUPN/DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). id Abstract The research aims to determine the practice of implementing good governance in the context of administrative law. The process of achieving good governance, however, is “a long and winding road” indeed. It is also objective and equitable and it promotes the rule of law. Masih belum ada titik temu mengenai esensi dan pengertian terkait Good Governance. Good Governance yang diindonesiakan menjadi "tata pemerintahan yang baik" adalah suatu praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. III. prinsip serta tujuan good governance sejalan dengan prinsip dan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam UUD 1945. And all too often, it looked like a fallback position for failed policies (Mkandawire, 2007, 681). United Nation Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa good governance memiliki sembilan. UNDP mengusung good governance dalam frame democratic governance. 6 Jika mengacu pada Bank Dunia (World Bank) dan UNDP (United Nations Development Program), orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. UNDP menganggap bahwa good governance dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang komplek dan masing-masing menunjukkan tujuannya. * TEORI PEMERINTAHAN * Aktor dalam menjalankan Governance adalah (1) government, (2) swasta, dan (3) rakyat yang memiliki posisi sejajar. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. . Mengarah pada jaminan keterlibatan bahwa setiap warga negara dalam pembuatan suatu keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi atau institusi yang mewakili kepentingannya. Dalam government, negara menjadi aktor tunggal yang mengatur segala aspek kehidupan. Apa saja 9 prinsip prinsip good governance menurut UNDP? Ada beberapa prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme), 1997, yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efesiensi, (8). Menurut Bank Dunia good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political. Konsep good corporate governance baru populer di Asia. Dalam memahami pengertian good governance, Sedulur dapat menyimak beberapa pendapat ahli berikut ini. 1. Pengertian Good Governance Adalah : Menurut Para Ahli, Karakteristik, Konsep Good Governance, Prinsip-prinsip dan. 2 Prinsip-Prinsip Good Governance Berdasarkan pengertian good governance oleh Mardiasmo (2009: 18). Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakilikepentingannya. Menurut OECD (Sedarmayanti, 2009:273), Good Governance dan bagi sebagai yang berwewenang dalam satu usaha aktivitas kewiraswastaan pengelolaan sumber daya ekonomi pengaruh kolektif. Adapun beberpa ciri khusus dari good governance. Konsep ini akhir-akhir ini banyak sekali dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, serta pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Artikel ini bertujuan : (1) untuk mengeksplorasi secara historis pendekatan World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan Amerikadan participation (Tjokroamidjojo, 2002) Sedangkan menurut UNDP, prinsip-prinsip Good Governance adalah sebagai berikut:. Jakarta. Equity (kesempatan yang sama) 7. Participation. Tata. Menurut UNDP [2] sejumlah prasyarat lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan, yaitu:. Dalam. b. Cookie settings; Privacy policy; End User AgreementMenurut UNDP. Definisi good governance menurut World Bank lebih fokus kepada pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi, sedangkan UNDP menekankan aspek politik, ekonomi, dan administratif. 1 Konsep Kinerja Good Governance Konsep good governance meliputi, good governance (tata pemerintahan yang baik), good government (pemerintahan yang baik), dan clean governance (pemerintahan yang bersih). 9. United National Development Program (UNDP,1997) mendefinisikan governance sebagai “penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai salah satu informasi tambahan yang akan meneliti tentang pengukuran. Partisipasi (Participation) Transparansi (Transparency) Orientasi Pada Kesepakatan (Consensus Orientation)Dalam pnerapan Good Governance terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Karakteristik Good Governance. JAKARTA, KOMPAS. Pengertian Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum sehingga bisa mencapai tujuan dan prinsip yang diangkatnya. Menurut UNDP, karakteristik pelaksanaan good governance yang meliputi : Participation, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengertian Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum sehingga bisa mencapai tujuan dan prinsip yang diangkatnya. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance mampu dijadikan tolak ukur menilai baik buruknya kinerja suatu pemerintahan maka kunci utamanya adalah pemahaman terhadap. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada. Ada pula IMF yang menjelaskan good governance penting bagi negara-negara yang berada di tahap pembangunan. A. Rule of law (penegakan hukum yang adil) 3. Karakteristik good governance menurut UNDP dalam Mardiasmo (2009) meliputi Participation, Rule of law, Transparancy, Responsiveness, Concensus orientation,. Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan. dari Good Governance, antara lain : 1. Pengertian Good Governance Menurut UNDP Governance merupakan pergeseran makna dari government. 1. Prinsip-prinsip Good Governance Berbicara mengenai prinsip-prinsip good governance, menurut UNDP (dalam Adisasmita, 2011:24) terdapat sembilan pokok karakteristik good govemance, yaitu: Partisipasi, Penerapan Hukum, Transparansi, Responsivitas, Orientasi, Keadilan, Efektivitas, Akuntabilitas,dan Strategi Visi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip- prinsip good governance menurut UNDP dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Untuk itu, aparatur negara 2. Masih dibawah negara Asean lain seperti Singapura, Brunei,. Good governance dalam United Nations Development Programme (UNDP) mengajukan 9 (Sembilan) karakteristik Good Governance (Santosa, 2008: 131) berikut ini. Dengan menerapkan sistem digital diharapkan prinsip-prinsip Good Governance sebagainama acuan United Nation Development Program (UNDP) dapat terwujud. Ini sesuai dengan pesan yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada ASN Kemenag saat menerima predikat WTP atas LKKA 2020, pada. UNDP adalah lembaga di bawah PBB yang menangani pembangunan di negara berkembang. Edy Lisdiyono, SH. 2002. Ciri atau karakteristik dari good governance menurut UNDP sebagai berikut. Governance mencakup tiga domain, state (negara/pemerintahan), private sektors (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat). 250) good governance adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta. Menurut Effendi dalam Azhri (2009 : 187) Good Governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipasi, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua pemerintahan. Crucially, good governance can ensure that peace lasts by addressing root causes of tension and making sure that all citizens feel that their needs and interests are fairly represented. Penjelasan: jelaskan pengertian good governance menurut undp. Menurut United Nation Development programe (UNDP) memformulasikan beberapa ciri-ciri dan sekaligus menjadi prinsip utama bagi Negara untuk mewujudkan Good Governance (GG) , yang meliputi: 1. Sedangkan World Bank. Alhasil, good governance ketika dipaksakan di suatu negara bisa menjadi cacat. Karakteristik Good Governance Menurut UNDP. Muhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 193 “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Sejumlah penelitian mengenai Good Governance sudah banyak dilakukan, namun penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian komparatif atas praktek penyelenggaraan Good Governance pada level pemerintahan kecamatan untuk wilayah Kota Samarinda, dengan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP. Aktualisasi gerakan good governance di Indonesia bisa terlihat dengan banyak dibuatnya regulasi (aturan hukum) dan dibentuknya institusi-institusi baru pasca reformasi sebagai upaya mewujudkan good governance. yang baik (Good Governance) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Konsep untuk good governance tidak bisa serta merta di implementasikan di suatu negara, perlu adanya penyesuaian terhadap kharakteristik. Penelitian Chikita, W. Adapun dalam konteks good Governance, Governance sering juga disebut “tata pamong”, atau penadbiran – yang terakhir ini, bagi orang awam masih terdengar janggal di telinga. 2 untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2009:275). Beberapa lembaga merumuskan prinsip-prinsip yang digariskan dalam good governance dan menjadi nilai yang mendasarinya, seperti wawasan kedepan, Karakteristik Good Governance. Good Governance merupakan salah satu tuntutan reformasi dalam pemerintahan yang baru saat itu. Menurut United Nation Development Program (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) adalah sebagai berikut : 1) P artisipasi Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam prosesPENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Abd. Konsep “governance“ melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai actor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Lintje Anna Marpaung, SH, MH - Dr. Rohman, Yayang Santrian Hanafi. UNDP (1997) defines governance as: “The exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels. 1) Partisipasi masyarakat. Prinsip Good Governance menurut UNDP yang menuntut agar pemerintah meningkatkan fungsi kontrol terhadap manajemen pemerintah dan pembangunan dengan melibatkan organisasi non-pemerintah, adalah. Good dalam good governance menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2009) mengandung dua pengertian. Inti prinsip ini adalah membangun daerah. Prinsip-Prinsip Good Governance. 7 Menurut UNDP, istilah governance menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, serta untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi. Partisipasi tersebut dibangun atas. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: Partisipasi: Masyarakat memiliki hak suara yang sama. United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “Governance for sustainable human development”, (1997), mendefinisikan kepemerintahan (governance) adalah pelaksanaan kewenangan dan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada. Konsep „good governance‟ adalah merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang. Berdasarkan hal ini, UNDP kemudian mengajukan karakteristik good governance sebagai berikut : Participation . Now downloading {{bitstream}}. Participation atau partisipasi merupakan suatu bentuk pengikutsertaan komponen-komponen masyarakat dalam pengambilan atau pembuatan keputusan atau kebijakan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, baik itu secara. Ini merupakan pendekatan yang berkonsentrasi pada aspek-aspek tata pemerintahan yang. Participation,. 2010), sedangkan menurut Sahuri (2009) kepercayaan publik tumbuh dan berkembang karena didukung oleh kualitas organisasi yang baik. Advertisement Menurut United Nations Development Programme (UNDP), prinsip - prinsip yang ada didalam konsep Good Governance yaitu adanya partisipasi, kepastian hukum, tanggung jawab, transparansi, keadilan,. Thus good governance, whereas in its purpose unobjectionable, has been so ineffective in promoting economic growth and development. 61. Participation (P artisipasi Masyarakat) 2. Saat ini, sudah terdapat berbagai lembaga pemerintahan yang mengadopsi. Menurut UNDP dikutip sebagaimana Naihasy (2006:50) bahwa salah satu karakteristik good governance dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia adalah transparansi, yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Berdasarkan peraturan pemerintah No. UNDP has been the key partner for delivering this agenda, including positioning Serbia regionally as. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK REFORMASI DOI: CC BY-SA 4. Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency); Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency); Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness); Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private sector. Parpasi (parcipaon), yaituseap warga negara diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan polik/kebijakan publik; b. Recently, good governance constitutes keyword in the framework of bureaucratic reform, particularly among less-developed countries. kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian dan keadilan social. 14 Prinsip Prinsip Good Governance menurut UNDP - Aspirasiproletar. Terwujudnya pelayanan publik prinsip good governance dalam pelayanan yang berkualitas merupakan salah satu ciri publik. Adanya partisipasi masyarakat. Pemerintah bersifat transparan. Medan Perjuangan menjadi keharusan dan tidak dapat dihindari. Tata pemerintahan yang cepat tanggap ( responsive ) 4. Dan. Sementara menurut UNDP, governance meliputi pemerintah, sektor swasta, dan civil society serta interaksi antarketiga elemen tersebut. Dalam Sedarmayanti 2004, berdasarkan definisi good governance yang diajukan oleh UNDP, terdapat sembilan unsur sebagai karakteristik good governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, meliputi: a. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003 : 7) prinsip – prinsip Good Governance, sebagai berikut : 1. Makna Governance Sejak tumbangnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan reformasi, istilah Good Governance begitu popular di Negara Indonesia ini. Pengertian Good Governance Menurut UNDP. Rule of law (penegakan hukum yang adil); 3. Salah satu karakteristik good governance menurut UNDP yaitu responsiveness yang bermakna. See full list on nasional. United Nation Development Program (UNDP) mendifinisikan good governance sebagai “the exercice of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels” (LAN,2000). Good governance memiliki banyak manfaat bagi masyarakat seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Aktor yang berperan dalam good governance diantaranya pemerintah (negara), swasta dan masyarakat. ; Efektif dan ekonomis dapat. Baca juga: Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP. Gerakan tersebut juga berlangsung di Indonesia terutama sejak era reformasi dan prinsipprinsip serta tujuan good governance sejalan dengan prinsip dan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam UUD 1945. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil. . 4. “Good Governance”, dalam Mark Bevir, Encyclopedia of Governance, hal. Prinsip good governance menurut UNDP yang berarti tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur adalah:Bersikap sepihak. Dalam hal ini karakteristik prinsip-prinsip good governance menurut United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip Lembaga Administrasi Negara adalah participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: Penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan pelayanan publik di berbagai sektor bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara proses optimalisasi peran administrasi publik dengan peran sektor swasta. Tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan suatu. Menurut UNDP (1997), good governance memiliki sepuluh prinsip utama, yaitu partisipasi publik, aturan hukum (rule of law), transparansi, daya tanggap pelayanan, berorientasi konsensus, kesetaraan (equity), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis, dan saling keterkaitan antara seluruh prinsip tersebut. Di. Di antara 14 prinsip dalam good governance menurut UNDP itu, salah satu yang sangat penting adalah keterbukaan dan transparansi. com - Good governance secara harfiah dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik. United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai the exercise of political,economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels. Faktor-Foktor yang mempengaruhi. Jadi, jelas bahwa etika pelayanan publik merupakan penggunaan nilai-nilai luhur oleh seorang administrator dalam memberikan pelayanan publik. Sembilan karakteristik Good Governance menurut UNDP itu antara lain. Menurut UNDP (United National Development Planning). Adapun yang menjadi elemen-elemen inti dari good governance menurut UNDP (da lam LAN dan BPKP, 2000:7; seperti dikutip Tangkilisan, 2005:114), adalah sebagai berikut:The actual use of the concept of good governance sidestepped the central concerns of the Africans and rendered the notion purely administrative. Menurut United Nations Development Program, terdapat beberapa prinsip penting yang terkandung dalam Good Governance, yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3). (1997) mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antar negara, sektor swasta, dan society (Dwiyanto, 2005 : 82). 1. pemerintahan yang baik (good governance). 11 Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik Indonesia,Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance.